Status Qu – China kembali menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pernyataan itu muncul setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pandangannya mengenai status Taiwan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Beijing. Ia menegaskan bahwa lebih dari 1,4 miliar rakyat China memiliki hak untuk menentukan masa depan Taiwan. Menurut Lin, masyarakat Taiwan juga termasuk dalam bagian tersebut.
China terus mempertahankan kebijakan “Satu China”. Kebijakan ini menjadi dasar utama dalam hubungan diplomatik Beijing dengan banyak negara di dunia.
Beijing Kritik Pernyataan Presiden Taiwan
Dalam sebuah acara media internasional di Taipei, Lai Ching-te menyampaikan pandangannya mengenai kedaulatan Taiwan. Ia menegaskan bahwa rakyat Taiwan memegang hak penuh atas masa depan wilayah mereka.
Lai juga menyatakan bahwa Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling berada di bawah pemerintahan yang sama. Menurutnya, Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.
Pernyataan itu segera mendapat respons dari Beijing. Lin Jian menilai Lai terus menyebarkan narasi yang mendukung pemisahan Taiwan dari China.
Ia mengatakan bahwa upaya mencari kemerdekaan melalui dukungan asing atau peningkatan kekuatan militer tidak akan menghasilkan solusi. Sebaliknya, langkah tersebut berpotensi memperbesar ketegangan di kawasan.
China Sebut Taiwan sebagai Urusan Domestik
Lin Jian menegaskan bahwa persoalan Taiwan merupakan urusan dalam negeri China. Ia menyatakan bahwa tidak ada tindakan politik yang dapat mengubah posisi resmi Beijing.
Menurutnya, pemerintah Taiwan tidak dapat mengubah fakta historis dan politik yang selama ini menjadi dasar klaim China. Ia juga menegaskan bahwa komunitas internasional masih mendukung prinsip “Satu China”.
Karena itu, Beijing tetap berkomitmen untuk mendorong reunifikasi nasional. Pemerintah China menganggap tujuan tersebut sebagai bagian penting dari kepentingan nasional mereka.
Taiwan Tegaskan Komitmen pada Demokrasi
Di sisi lain, Lai Ching-te menegaskan komitmen Taiwan terhadap demokrasi dan kebebasan. Ia menyebut nilai-nilai tersebut sebagai fondasi pembangunan negara.
Menurut Lai, Taiwan ingin memperkuat hubungan dengan dunia internasional. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan. Taiwan, kata Lai, akan terus mempertahankan kondisi status quo yang berlaku saat ini.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.
Dukung Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
Lai mengajak komunitas internasional untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Ia menilai stabilitas regional sangat penting bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi global.
Dalam pidatonya, Lai menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota G7. Ia menyambut baik pernyataan bersama yang menolak perubahan status quo melalui kekerasan atau paksaan.
Pernyataan tersebut mencakup situasi di Laut China Timur, Laut China Selatan, dan Selat Taiwan. Banyak negara menilai kawasan itu memiliki peran strategis bagi perdagangan dunia.
Taiwan Buka Ruang Dialog dengan China
Meski memiliki perbedaan pandangan dengan Beijing, Taiwan tetap membuka peluang kerja sama. Lai menyatakan bahwa dialog dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih stabil.
Ia mendorong kedua pihak untuk membangun komunikasi berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat mendukung perdamaian jangka panjang.
Taiwan juga ingin memperluas kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya dengan China. Langkah itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua wilayah.
Hingga saat ini, status Taiwan masih menjadi salah satu isu geopolitik paling sensitif di dunia. China terus mempertahankan klaim kedaulatannya. Sementara itu, Taiwan tetap menegaskan hak rakyatnya untuk menentukan masa depan sendiri. Perbedaan pandangan tersebut masih menjadi fokus perhatian masyarakat internasional.
