Demo Jakarta 27 Agustus 2026 – Sejumlah kelompok masyarakat, relawan, mahasiswa, dan organisasi sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Para peserta aksi berasal dari beberapa daerah dan membawa agenda yang berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi hingga evaluasi kebijakan pemerintah.
Sedikitnya terdapat tiga kelompok yang dijadwalkan turun ke jalan. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Pati, Jawa Tengah, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, serta Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
GERAM sendiri merupakan gabungan dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Kelompok tersebut mengangkat gerakan dengan tagar #MerebutKembaliIndonesia serta membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kesejahteraan masyarakat, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.
Meski sama-sama dijadwalkan menggelar aksi pada 27 Agustus 2026, ketiga kelompok tersebut mempunyai agenda yang tidak sepenuhnya sama.
AMPB Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset
Massa dari Pati yang tergabung dalam AMPB berencana menyampaikan aspirasinya di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Mereka membawa dua tuntutan utama yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Koordinator AMPB, Teguh Istianto, menyebut kelompoknya mendorong agar RUU Perampasan Aset segera mendapatkan pengesahan. Selain itu, mereka menyerukan penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.
Persiapan keberangkatan menuju Jakarta telah dilakukan menjelang pelaksanaan demonstrasi. Warga Pati di jadwalkan mulai berdatangan ke ibu kota pada 26 Agustus 2026.
Sebagian peserta di laporkan sudah lebih dahulu tiba di Jakarta. Mereka kemudian menempati rumah aman untuk beristirahat sebelum mengikuti kegiatan pada hari berikutnya.
Relawan Madura Suarakan Dukungan untuk Program Pemerintah
Berbeda dengan AMPB, RMP4 berencana datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian mereka adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator RMP4, Ali, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
Menurutnya, keberadaan makanan bergizi yang di berikan kepada anak setiap hari dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga. Uang yang sebelumnya di gunakan untuk kebutuhan makan anak juga dapat di alihkan atau di simpan untuk kebutuhan lainnya.
Kendati memberikan dukungan, RMP4 menilai pelaksanaan MBG masih membutuhkan evaluasi. Perbaikan terutama di perlukan pada pengelolaan sejumlah dapur agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
RMP4 menginginkan program tersebut tetap berlanjut dengan tata kelola yang semakin baik, bukan di hentikan.
Untuk mengikuti aksi di Jakarta, kelompok tersebut telah mempersiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi massa yang berasal dari Bangkalan. RMP4 menyatakan kegiatan mereka akan berlangsung secara damai dengan agenda utama mendukung keberlanjutan program-program prioritas pemerintah sekaligus mendorong evaluasi pelaksanaannya.
GERAM Siapkan 10 Tuntutan dalam Aksi 27 Agustus 2026
Sementara itu, Aliansi GERAM membawa agenda yang lebih luas. Gabungan organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut menyiapkan 10 tuntutan untuk di sampaikan dalam aksi pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Tuntutan pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo-Gibran. GERAM menyoroti kebijakan yang mereka nilai dapat memperbesar peran militer, melemahkan demokrasi, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.
Tuntutan berikutnya menyasar program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta MBG. GERAM meminta kedua program tersebut di hentikan dan di evaluasi secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran serta risiko munculnya patronase politik.
Aliansi tersebut juga menolak kebijakan pajak yang di anggap memberikan beban lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin dan pekerja. Sebagai alternatif, mereka mendorong sistem perpajakan progresif yang memberikan porsi lebih besar kepada pemilik modal besar.
Persiapan demo warga Pati yang tuntut pengesahan UU Perampasan Aset di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (21/8/2026).
Pendidikan, Kesehatan hingga Upah Buruh Jadi Sorotan
Bidang pendidikan dan kesehatan turut masuk dalam tuntutan GERAM. Mereka menyerukan tersedianya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang gratis, berkualitas, serta berlandaskan pendekatan ilmiah.
GERAM juga menolak komersialisasi pendidikan tinggi dan pemangkasan anggaran yang menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat.
Persoalan ekonomi menjadi agenda lainnya. Aliansi tersebut meminta pemerintah menekan harga kebutuhan pokok sekaligus menjamin kenaikan upah yang layak bagi pekerja.
Mereka juga meminta pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut di nilai perlu di ikuti percepatan penyaluran bantuan dan proses pemulihan bagi daerah yang terdampak.
Perlindungan PRT dan Demiliterisasi Masuk Daftar Tuntutan
GERAM turut menyoroti perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Mereka mendorong hadirnya regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum, penghasilan layak, serta jam kerja yang manusiawi.
Tuntutan lainnya adalah demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon. GERAM menolak perluasan keterlibatan militer dalam ranah sipil serta meminta prinsip supremasi sipil tetap di jaga.
Selain itu, mereka menyerukan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. GERAM meminta perlindungan terhadap pejuang hak asasi manusia, aktivis agraria, kelompok buruh, maupun masyarakat yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat secara demokratis.
GERAM Desak Penyitaan Aset Koruptor
Pemberantasan korupsi menjadi bagian terakhir dari sepuluh tuntutan yang di bawa GERAM. Aliansi tersebut meminta negara menyita seluruh aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.
Mereka juga mendorong pemberian hukuman kepada koruptor serta pemanfaatan aset hasil penyitaan untuk kepentingan masyarakat. Dana tersebut antara lain di harapkan dapat dialokasikan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Dengan demikian, aksi di Jakarta pada 27 Agustus 2026 akan melibatkan kelompok dengan agenda yang beragam. AMPB berfokus pada penguatan pemberantasan korupsi, RMP4 memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program pemerintah dengan sejumlah catatan evaluasi, sedangkan GERAM membawa sepuluh tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pelayanan publik, ketenagakerjaan, demokrasi, hingga korupsi.
